2013, Ruang Hijau di Kota Bandung 16%

BANDUNG, (PR).-
Pemerintah Kota Bandung belum dapat memenuhi amanat UU No.26/2007 mengenai
Tata Ruang yang mewajibkan setiap daerah menyediakan 30 persen ruang terbuka
hijau (RTH) dari total luas wilayah. Bahkan hingga 2013, luas RTH di Kota
Bandung diperkirakan baru mencapai 16 persen.

Hal itu diakui Wali Kota Bandung Dada Rosada, seusai membuka seminar
"Strategi Pengelolaan RTH di Kota Bandung", di Auditorium Mas Suharto Wahana
Bhakti Pos, Jln. Banda, Kota Bandung, Kamis (19/11). Dada mengatakan,
mengacu pada ketentuan perundangan tersebut, Pemkot Bandung wajib untuk
menyediakan lahan seluas 5.018,7 hektare yang difungsikan sebagai RTH.

Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki pemkot, luas RTH di Kota
Bandung hingga 2009 baru mencapai 1.484,24 hektare dengan total populasi
pohon 1.156.057 batang. Luas tersebut baru 8,87 persen dari total luas Kota
Bandung 16.729 hektare.

Kemajuan

Dada mengklaim, kondisi RTH saat ini adalah satu kemajuan di Kota Bandung.
Pasalnya, sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota, luas RTH di Kota
Bandung masih di bawah dua persen. Komposisi 8,87 persen RTH saat ini adalah
suatu kemajuan.

Kendati demikian, kata dia, komposisi saat ini masih jauh dari ideal dari
ketentuan 30 persen RTH. "Kami menetapkan paling tidak sampai 2013, jumlah
persentase RTH yang dapat terpenuhi hanya dua kali lipat dari kondisi
existing saat ini. Jadi, target kita hanya 16 persen meskipun upaya yang
dilakukan mengarah ke 30 persen," ujarnya. Dada mengungkapkan pula, untuk
mencapai target RTH 16 persen, bukanlah pekerjaan mudah.

Kepala Dinas Pertamanan (Distam) Kota Bandung Yogi Supardjo menambahkan,
untuk meningkatkan pemeliharaan kualitas RTH di Kota Bandung, pemkot
melakukan beberapa tahapan kebijakan, antara lain meningkatkan pemeliharaan
kualitas RTH. (A-188)***

--
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
wahana lingkungan hidup indonesia ( walhi ) jawa barat
jalan piit nomor 5 bandung 40133
telp/fax. +62 22 250 7740
e-mail : jabar@walhi. or.id, walhijabar@gmail. com

Gunungan Sampah di Citarum

KARAWANG, (PR).-
Gunungan sampah teronggok di sepanjang pinggiran Sungai Citarum. Akibatnya,
saluran sungai pun menyempit sehingga air meluap ke permukiman warga saat
musim hujan.

Warga yang tinggal di sepanjang sungai, kini bersiap meninggikan rumahnya
agar air luapan sungai tidak masuk ke rumah mereka.

Pengamatan "PR" pada Kamis (19/11), gunungan sampah yang sebagian besar
sampah rumah tangga menumpuk di titik-titik yang tersebar sepanjang Sungai
Citarum yang melintasi Kabupaten Karawang. Ketinggian sampah tidak kurang
dari lima meter.

Salah satu gunungan sampah itu terdapat di Kampung Anjun Kaler, RT 15 RW 14,
Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kab. Karawang. Di titik
tersebut, ketinggian sampah kira-kira lima meter yang diapit Sungai Citarum
dan Jln. R.A. Singasari. Menurut keterangan sejumlah warga, lokasi
pembuangan sampah itu sudah ada sebelum 2001.

Awalnya, lokasi itu hanya tempat pembuangan sementara. Akan tetapi karena
pengangkutan tidak dilakukan sepenuhnya, maka sampah yang tidak terangkut
terus menumpuk. Sampah yang meluber dari gunungan itu juga sempat menutupi
saluran pembuangan dari permukiman warga ke sungai.

"Jadi kadang-kadang warga membersihkan sampah yang menyumbat di saluran
itu," kata Emis (44), warga yang tinggal di pinggir sungai.

Emis mengatakan, bau menyengat yang ditimbulkan sampah tidak terlalu
mengganggu dibandingkan dengan bau sungai yang bercampur dengan limbah.

Akan tetapi, bau itu semakin menyengat saat musim hujan karena air sungai
yang bercampur limbah itu meluap. "Sampah pun terbawa oleh luapan air
sungai. Apalagi air selalu masuk ke rumah," kata Emis.

Agar air tidak masuk ke rumah, sejak sepekan lalu warga yang tinggal di
pinggir sungai menguruk lantai rumahnya dengan tanah. Dengan cara itu,
diharapkan air tidak masuk ke rumah. "Kalau tidak dinaikkan begini,
ketinggian air yang merendam rumah bisa mencapai 30 sentimeter," tutur Maman
(54).

Namun jika air tetap masuk ke rumah, Maman akan mengungsi bersama
keluarganya ke tempat yang lebih tinggi. Diakui Maman, kendati setiap tahun
rumahnya terendam air luapan sungai, dia enggan pindah dari tempat itu.
Menurut Maman, dia harus mengeluarkan uang lebih besar jika pindah rumah,
sedangkan ia hanya bekerja sebagai tukang ojek. (A-153)***

--
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
wahana lingkungan hidup indonesia ( walhi ) jawa barat
jalan piit nomor 5 bandung 40133
telp/fax. +62 22 250 7740
e-mail : jabar@walhi. or.id, walhijabar@gmail. com

Empat SD Terendam Air Laut Pasang

Kamis, 19 November 2009 | 22:57 WIB

*BEKASI, KOMPAS.com *- Ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan
Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar) terpaksa diliburkan
menyusul ruang kelas mereka terendam banjir akibat air laut pasang, Kamis
(19/11).

"Saat ini ada empat SD yang sudah mulai meliburkan siswanya akibat kondisi
tersebut. Keempat sekolah itu adalah SDN Pantai Harapanjaya 4, SDN
Pantaimekar 2 Kecamatan Muaragembong, SDN Pantaibahagia 3, dan 4," ujar
Camat Muaragembong, Muhajiri.

Sekolah itu, berada di sekitar bibir pantai, sehingga bila air laut pasang
pada malam hari, air masuk kelas mencapai setengah meter dan mengganggu
aktivitas belajar mengajar pada pagi hari.

Akibat situasi tersebut, sebagian sekolah terpaksa meliburkan siswa hingga
air laut surut, namun ada pula yang memindahkan kegiatan belajar siswa ke
lokasi yang lebih tinggi.

Menurut Muhajirin, keempat sekolah tersebut masuk dalam salah satu kawasan
rawan banjir di Kabupaten Bekasi karena lokasinya berada di tepi Sungai
Citarum."Hampir setiap musim hujan dan pasang laut sekolah itu selalu
kebanjiran," ujarnya.

Ditambahkan, lokasi terparah saat terjadi banjir dialami warga Kampung
Muarajaya RT01 dan RT02. Dampaknya puluhan hektare tambak warga di sekitar
lokasi tersebut ikut tergenang akibat air laut yang melintas di Sungai
Citarum.

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, kata dia, pihaknya bersama warga
membuat tanggul penahan di pinggir sungai. Namun, tanggul tersebut kerap
mengalami jebol akibat terdorong arus sungai.

"Idealnya, pembangunan tanggul dilakukan secara permanen dengan bahan beton.
Sebab, selama ini tanggul yang kami buat berasal dari dana swadaya
masyarakat yang relatif minim," katanya.

--
************ ********* ********* ********* ********* ********* *********
wahana lingkungan hidup indonesia ( walhi ) jawa barat
jalan piit nomor 5 bandung 40133
telp/fax. +62 22 250 7740
e-mail : jabar@walhi. or.id, walhijabar@gmail. com

Agen Karbon Mulai Tawari Pemprov Sumut

Konsumen
antre audit energi
23-Nov-2009
Senin, 23/11/2009
BANDUNG:
Pengguna energi dari industri, pemerintahan, dan bangunan komersial harus antre
untuk segera mendapatkan layanan audit pemakaian energinya oleh pemerintah,
seiring dengan imbauan agar konsumen melakukan penghematan penggunaan energi.
Audit energi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi titik-titik pemborosan
energi yang terjadi di satu gedung/bangunan, mulai dari merencanakan, menganalisis,
dan merekomendasikan langkah peningkatan efisiensi energi.

Agen
Karbon Mulai Tawari Pemprov Sumut
23-Nov-2009
Senin, 23 November 2009 | 03:57 WIB
Medan,
Kompas - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai banyak didatangi agen
perdagangan karbon. Hutan Sumut yang masih memiliki luas 3,7 juta hektar
dianggap sangat potensial sebagai salah satu penang- kap karbon dalam jumlah
cukup besar. Namun, Pemprov Sumut secara resmi belum meng- hitung berapa besar
karbon yang bisa ditangkap oleh luas hutan yang ada.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut James Budiman Siringoringo di Medan,
Minggu (22/11), mengakui bahwa sejak diperkenalkan mekanisme internasional
tentang reducing emissions from deforestation and degradation in developing
coun- tries (REDD), banyak agen perdagangan karbon yang me- nawarkan kerja sama
kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk memperdagangkan karbon yang
dapat ditangkap hutan di Sumut.

Climate
Goal Needs "More Than Technology": Shell
23-Nov-2009
Date: 23-Nov-09
Country: UK
Author: Gerard Wynn
LONDON - Action to limit global warming to 2 degrees Celsius is beyond
simply inventing new, low-carbon technologies and depends on wider changes to
behavior and the way communities are built, said a Royal Dutch Shell
executive.Oil major Shell was among nine firms which signed on Friday a letter
addressed to head of the European Union's executive Commission, Jose Manuel
Barroso, calling for a "strong deal" on climate at a global U.N.
meeting next month in Copenhagen.

Pelangi Indonesia
Jl. Wijaya VI No. 14B
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12160
Ph. (62-21) 7280 1172
Fx. (62-21) 7280 1174
pelangi@pelangi. or.id

DECLARATION OF THE FIRST CONGRESS 'SAVE THE PEOPLES AND FOREST OF PAPUA' PORT NUMBAY, 21 November 2009

WE, THE PARTICIPANTS OF THE FIRST CONGRESS, RECOGNIZE THAT ADAT COMMUNITY
UNDERGOES MARGINALIZATION AND NEGLECTION FROM THE PROCESS OF DEVELOPMENT IN
RELATION TO THE EXPANSION OF PALM OIL PLANTATION, MINING, DECENTRALISATION,
MILITARY INFRASTRUCTURE ACTIVITIES AND LOGGING CONCESSION IN WHICH THESE
ACTIVITIES DO NOT RESPECT AND REGONIZE ADAT COMMUNITY RIGHTS AND CAUSE HUMAN
RIGHTS VIOLATIONS IN THE LAND OF PAPUA.

WE ACKNOWLEDGE THAT PAPUA ADAT COMMUNITY HAVE BEEN THE KEY PLAYERS AND MAIN
ACTORS IN NATURAL RESOURCES BASED-LOCAL WISDOM MANAGEMENT FOR CENTURIES. WE
UNDERSTAND THAT ALL DEVELOPMENT ACTIVITIES SHOULD INVOLVE ADAT COMMUNITY AND
ALL OF THE OUTCOMES SHOULD BE MAINLY INTENDED TO IMPROVE THE WELFARE OF
PAPUANS

REFLECTING THE REALITY, WE, THE PARTICIPANTS OF FIRST CONGRESS, "SAVE THE
PEOPLE AND FOREST OF PAPUA, WHICH BRINGS TOGETHER CUSTOMARY LEADERS,
FAITH-BASED ORGANIZATIONS, CSO/NGO ACTIVISTIS, WOMEN REPRESENTATION, EXPRESS
OUR CONCERN AND POSITION TO PUSH FORWARD FOR A RECOGNITION, PROTECTION OF
ADAT CUSTOMARY RIGHTS AND EMPOWER ADAT COMMUNITY.

WE AFFIRM THAT PAPUA MUST BE MADE AS A PEACEFUL AND PROSPEROUS LAND FREE
FROM VIOLATIONS AND INTIMIDATIONS. THIS COMMITMENT INSPIRES US TO ISSUE A
DECLARATION IN THIS FIRST KONGRESS 'SAVE THE PEOPLE AND FOREST OF PAPUA WITH
THE AFFIRMATION THAT:

"IT IS THE RESPONSIBILTY OF THE STATE TO SAVE THE PEOPLE AND FOREST OF
PAPUA,"

WE THEREFORE DECLARE:

1. PAPUA LAND IS RECOGNIZED AS PAPUAN'S MOTHER WHO GIVES THE
LIFE. THE LAND OF PAPUA IS THE HERITAGE OF ADAT COMMUNITY. THUS, IT BELONG
TO ADAT CUSTOMARY PEOPLE. THERFORE, THE LAND CAN NOT BE SOLD AND BOUGHT.

2. ADAT HONOR, AS PART OF ADAT ASSETS, SHOULD NOT BE GIVEN TO
NON PAPUANS

3. ALL NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN THE LAND OF PAPUA SHOULD
BE FREE FROM MILITARY AND POLICE INTERVENTION AND INVOLVEMENT

4. ALL DEVELOPMENT IN THE LAND OF PAPUA AND ITS UTILITY IS
PRIMARILY INTENDED TO IMPROVE THE WELAFARE OF ADAT COMMUNITY. THEREFORE,
ADAT COMMUNITY SHOULD BE INVOLVED AND PARTICIPATE ACTIVELY IN ALL
DEVELOPMENT PROCESS

5. ALL FORMS OF EXPLOITATION OVER NATURAL RESOURCES IN THE LAND
OF PAPUA WHICH DESTROYS ENVIRONMENT AND CAUSES HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
SHOULD BE STOPPED.

6. THE LAND OF PAPUA SHOULD BE FREE FROM 'INTELLECTUAL
PROSTITUTION' DONE BY ACADEMICS AND CSO ACTIVISTS WHICH OFTEN LEGITIMATES
DECENTRALIZATION, DESTROYS ENVIRONMENT AND LOCAL WISDOM

7. DECENTRALIZATION IN THE LAND OF PAPUA HAS CREATED NEW
PROBLEMS, CAUSES HORIZONTAL CONFLICTS WHICH DESTROYS THE EXISTING ADAT
COMMUNITY STRUCTURE. THEREFORE, THE DECENTRALIZATION OF REGENCY/CITY AND
PROVINCE IN THE LAND OF PAPUA SHOULD BE STOPPED.

8. ALL FORMS OF ACTIVITIES AND INITIATIVES FOR CARBON TRADE AND
CARBON COMPENSATION WHICH DO NOT RECOGNIZE THE RIGHTS OF ADAT COMMUNITY IN
LAND OF PAPUA SHOULD BE STOPPED.

9. THE ENVIRONMENTAL AWARD GIVEN TO GOVERNOR OF PAPUA PROVINCE
INDICATES AN APPRECIATION OF INTERNATIONAL COMMUNITY FOR THE EFFORTS TO
SUSTAIN AND PROTECT PEOPLE AND FOREST OF PAPUA. THEREFORE, GOVERNMENT OF
PAPUA SHOULD MATERIALIZE AND REALIZE THEIR SUPPORT FOR THE PROTECTION OF
PAPUA LAND

10. THE VIOLATIONS OF INTELLECTUAL RIGHTS DONE BY NATIONAL AND
INTERNATIONAL INSTITUTIONS AND RESEARCHERS OVER PAPUA ENDEMIC FLORA AND
FAUNA SHOULD BE STOPPED

11. ADAT COMMUNITY HAS EXPERIENCED DRAMATIC DEPOPULATION. THEREFORE,
STATE-SPONSORED FAMILY PLANNING SHOULD BE STOPPED AND ALL PARTIES SHOULD
SERIOUSLY COMBAT THE SPREAD OF HIV/AIDS, IMPROVE MOTHER AND CHILDREN HEALTH
AND NUTRITION AND PROMOTE EDUCATION QUALITY

12. ADAT COMMUNITY IN THE LAND OF PAPUA IN ALL LEVELS AND THEIR
RESPECTIVE REGIONS SHOULD STRENGTHEN THEIR ADAT STRUCTURE AND THEIR CAPACITY
AND PRESERVE ADAT VALUES AND NORMS.

ALL REGULATIONS ISSUED BY GOVERNMENT WHICH DO NOT RECOGNIZE AND PROTECT AND
EMPOWER ADAT COMMUNITY IN THE LAND OF PAPUA SHOULD BE REMOVED.


WORK FOR YOUR BELOVED LAND
UNITED WE CAN, WE CAN UNITE
SAVE THE PEOPLE AND FOREST OF PAPUA
GOD BLESS THE LAND OF PAPUA

============ ========= ========= ========= ========= ========= ==
Norman Jiwan
Head of Department
Social and Environmental Risk Mitigation Initiatives

Sawit Watch, Association
Jl. Sempur Kaler No. 28
Bogor 16129
Phone: +62-251-8352171
Email: norman@sawitwatch. or.id
Homepage: www.sawitwatch. or.id

Sungai dan Nafas Mereka

Bunawar (35) terduduk lemas di beranda rumahnya Desa Sukamenanti Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu. Sesekali ia mengusap air matanya yang menitik jatuh ke pipi. Bagaimana tidak, baru saja ia hendak mencari kepiting di Sungai Air Numan mendadak ia di usir oleh 3 aparat Brimob Polda Bengkulu dengan senjata laras panjang.
Bagi Bunawar dan ratusan masyarakat desanya, Sungai Air Numan merupakan rahmat yang tak terbilang yang dititipkan oleh Tuhan kepada mereka. Sungai Air Numan merupakan penghasil ikan, udang dan kepiting, bagi warga sekitar dan empat desa lainnya; Desa Way Hawang, Tanjung Baru, Tanjung Agung, dan Tanjung Beringin.
Sejak Agustus 2009, ketergantungan masyarakat 5 desa terhadap sungai terpaksa diputus secara paksa. Muara sungai yang terhubung langsung dengan pantai, berdiri satu pertambangan pasir besi. PT. Selomoro Banyu Arto (SBA). Dengan izin eksploitas yang dikeluarkan oleh Bupati, PT. SBA memblokir sungai, nelayan tidak diperkenankan masuk, jika nekat masuk mereka akan ditakut-takuti dengan tembakan peluru hampa dari anggota Brimob yang sengaja disewa oleh PT. SBA
`'saya mampu membesarkan anak saya dari mencari ikan, kepiting dan udang di sungai itu,"terang Bunawar.
Tidak sedikit warga desa yang berhasil membangun rumah, menyekolahkan anak mereka hingga perguruan tinggi dari hasil mencari udang, dan kepiting dari Sungai Air Numan.
Bunawar juga mengaku sedih melihat kondisi sungai saat ini, seluruh pinggiran sungai terkelupas oleh buldozer dan excavator yang mencari pasir besi. Kondisi tersebut membuat ikan, udang dan kepiting menghilang.
`'Sebelum pertambangan masuk, kami bisa mendapatkan uang Rp 100 ribu per malam, saat ini jangankan mendapatkan uang, mendekati sungai saja kami tidak berani," ucap Bunawar sambil menghela nafas.
Kehadiran PT. SBA tidak hanya membuat akses masyarakat terhadap sungai terputus, sejak SBA beroperasi dengan membendung muara sungai, banjir besar melanda desa, merendam puluhan usaha bata dan genteng warga, juga menenggelamkan usaha kolam udang.
Banjir itu juga merendam jalan lintas Bengkulu-Lampung setinggi paha laki-laki dewasa.
Belum lagi resah akibat banjir dan kehilangan matapencaharian, warga lima desa juga dicemaskan dengan ancaman abrasi, dan tsunami, mengingat Bengkulu merupakan daerah siaga bencana.
Merasa hidup mereka terancam warga mengadukan keluhan mereka kepada Pemda setempat. Namun, seperti biasa Pemkab menolak untuk mencabut izin PT. SBA yang jelas-jelas melanggar kaidah lingkungan hidup dan sosial.
Pemkab beralasan, bahwa dengan masuknya investasi dari PT. SBA maka, masyarakatlah yang diuntungkan, misalnya perusahaan dapat merekrut pekerja dari warga setempat, masyarakat sekitar lokasi tambang juga dapat membuka rumah makan bagi pekerja tambang.
Lucunya, fakta di lapangan menurut Bunawar warga setempat yang bekerja di PT. SBA tidak kurang dari 10 orang. Mereka dibayar Rp 35 ribu per hari dari pukul 08.00 WIB sampai 17.30 Wib. `'anda bisa hitung bekerja di tambang gaji mereka Cuma Rp 35 ribu per hari sedangkan kalau mereka mencari udang di sungai mereka bisa dapatkan Rp 100 ribu lebih per hari, mana yang lebih menguntungkan, tambang atau sungai," tukas Bunawar.

walhibengkulu@yahoo.com